Home / Pelayanan Publik (page 4)

Pelayanan Publik

Kredit Mawar, Bunga 0%

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Perwira meluncurkan program Kredit  “Mawar” (melawan Rentenir)  bagi pelaku usaha kecil dengan suku bunga 0%. Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Purbalingga, H.Tasdi,SH,MM bersama dengan Wakil Bupati Purbalingga  Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.E.Con, yang …

Read More »

Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan

Dasar Hukum PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN Persyaratan A. Persyaratan Umum: Pemohon perorangan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Pemohon merupakan pengusaha Indonesia. B. Persyaratan Khusus: Bagi pemohon izin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus …

Read More »

Persyaratan Izin Reklame

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame; Persyaratan Pemohon baru untuk reklame Billboard/Baliho/Bando yang berkonstruksi Surat Permohonan Pemasangan Reklame dengan dilampiri : Fotokopi KTP Pemohon Gambar Konstruksi Reklame Denah Titik Lokasi Reklame Gambar Materi Reklame Pemohon Reklame Instidentil (spanduk/banner/umbul2/rontek dll) dan permohonan perpanjangan 1. …

Read More »

Izin Penggunaan Tanah Pengairan

Dasar Hukum Perda Nomor 7 Tahun 1994 tentang pemakaian tanah pengairan dan atau tanah jalan propinsi daerah tingkat I Jawa Tengah. Persyaratan 1. Foto copy KTP Pemohon 2. Surat Permohonan Bermaterai Cukup 3. Gambar yang di bangun di ketahui oleh Kepala UPTD Setempat dan kepala DPU Purbalingga 4. Pernyataan tidak …

Read More »

Persyaratan Izin Jasa Konstruksi Usaha

Dasar Hukum PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. Persyaratan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur & Komanditer; 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahan bahan hukum; 3 Surat Permohonan Bermaterai Cukup; 4. Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha); 5. Fotokopi Izin Gangguan (HO); …

Read More »