Home / Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

Syarat Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Purbalingga

Syarat Penjaringan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sesuai ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga. Calon Perangkat Desa dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan …

Read More »

Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Purbalingga

Berikut ini pedoman pengisian perangkat Desa  di Kabupaten Purbalingga sesuai ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga. Pasal 2 : Pengisian Perangkat Desa harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Camat. Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui: a. penjaringan dan penyaringan; atau b. …

Read More »

Kebijakan ADD Tahun 2018

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 salah satunya menaikan penghasilan tetap untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Alokasi Anggaran ADD sebesar 93.085.519.000 dengan perbandibgan penghasilan tetap sebesar 52.449.375.000 (56,36%) dab 4 bidang lainnya 40.609.144.000 atau 43,63% Hal ini menyebabkan tidak dapat didanainya kegiatan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, …

Read More »

Kebijakan DD tahun 2018

Purbalingga. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terhadap Alokasi Dana Desa (DD) yang diterimakan kepada Pemerintahan Desa, yaitu adanya reformulasi perhitungan DD dengan memasukan variabel alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi diperuntukkan bagi Desa dengan kriteria Indek Desa Membangun ( IDM ) atau Desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal atau sangat tertinggal dengan …

Read More »

Berapa yang Harus Dibayarkan Untuk BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa ?

Berapa yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Desa untuk premi BPJS Ketenagakerjaan ? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki 4 program jaminan ketenagakerjaan. Apabila Pemerintah Desa memilih Jaminan Ketenagakerjaan untuk Perangkat Desa dengan seluruh (empat) program yang ada, makan premi yang harus dibayarkan sebesar 9,24% dari Penghasilan Tetap yang diterima …

Read More »

Peraturan Perundangan di Desa

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi : Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa Materi muatan Peraturan Desa adalah : seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pembedayaaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan Perundang-undangan …

Read More »

Tahapan Persiapan Pilkades

Sesuai ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten. (Pasal 3) …

Read More »

Siltap Perangkat Desa Tahun 2018

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa  dianggarakan dalam APBDesa yang bersumber …

Read More »