Home / Pemerintahan Desa / Panduan Penyusunan Peraturan Desa

Panduan Penyusunan Peraturan Desa

Penyusunan Peraturan Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Definisi Peraturan Desa

  • Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  • Berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa 

  1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
  2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
  3. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
  4. Masukan dari masyarakat desa dan camat  digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
  5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan  disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.


Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD 

  1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
  2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud kecuali untuk :
  • rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa,
  • rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa,
  • rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
  • rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

3. diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. 

Rancangan Peraturan Desa. 

  1. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
  2. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
  3. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud  wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Penetapan Peraturan Desa 

  1. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. 
  2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
  3. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.


EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA 

Evaluasi 

  1.  Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  3. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
  4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi  Kepala Desa wajib memperbaikinya. 
  5. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (Pasal 16)
  6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa
  7. Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Klarifikasi

  1. Peraturan Desa yang telah diundangkan  disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
  2. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
  3. Hasil klarifikasi dapat berupa:

 

  • hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; Bupati/Walikota

    menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

  • hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi :Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati Walikota.

Download permendagri-nomor-111-tahun-2014-tentang-pedoman-teknis-peraturan-di-desa

About Baryati Kusnadi

Tertarik untuk membuat catatan disetiap perjalanan yang bisa digunakan sebagai pengingat diri sendiri. Dan semoga bisa memberi manfaat buat yang membaca. Buat obyek yang ditulis semoga bisa memberi dampak positif.

Check Also

Buku Administrasi BPD

Berikut ini format Buku Administrasi BPD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *